Saksi Partai PKB Tolak Perhitungan Rekapitulasi TPS 12 Lubuklinggau Utara II

LUBUKLINGGAU – radardaerah- Pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan secara jujur dan adil serta transparan dan juga pihak penyelenggara haruslah profesional dan tidak melakukan pemihakan pada paslon tertentu, sebagai harapan

Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Kota Lubuklinggau sejak hari Minggu melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara yang telah dilakukan pihak KPPS pada tingkat satuan kelurahan yang secara yuridis bertanggung jawab penuh atas hasil yang telah dilakukan dan dibuat berita acara sesuai juknis yang dilakukan

Pelaksanaan perhitungan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Kelurahan Batu Urip yang berjumlah 16 TPS dan sudah berjalan sampai TPS 11 sesuai dengan tata aturan yang ada terhenti pada perhitungan rekapitulasi.

Memasuki perhitungan TPS12 terdapat kendala sebab antara mata pemilih yang terdaftar dengan jumlah pemilih tidak terdapat sinkronisasi dan sangat fantastis dimans pemilih perempuan dari jumlah pemilih 139 pemilih dan yang melakukan pencoblosan sebanyak 135 orang, ini sangat fantastis.

Tidak sinkron atas data yang punya hak pilih dan pemilih serta surat suara yang diterima mengakibatkan terjadi penghentian rekapitusali sebab pihak KPPS tidak dapat menjelaskan kepada saksi yang ada.

Ketua PPK Kecamatan bersama dengan tim yang ada sibuk dengan mengambil data pendukung absensi daftar pemilih serta surat undangan juga tidak ada sinkronisasi dan pelaksanaan perhitungan. Rekapitulasi di tunda lagi sampai satu jam lebih dan data pendukung tersebut tidak diminta pendapat pada saksi yang ada.

Saksi dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Lubuklinggau meminta penghentian penghitungan Rekapitulasi Suara TPS 12 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 dan Taufiq Ketua PPK Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 memintak saksiĀ  mengisi Form Keberatan dan itu dilakukan oleh saksi PKB dan juga ditandai tangani Ketua PPK.

Tuntutan dari Saksi PKB atas tidak sinkron antara data pemilih dan yang melakukan pemilihan dugaan adanya orang yang mencoblos tanpa surat undangan dan juga tidak sesuai KTP antara lain :

1. Meminta Bawaslu Kota Lubuklinggau untuk membatalkan hasil perhitungan yang tidak sesuai dengan fakta tang ada.

2. Meminta Bawaslu Kota Lubuklinggau untuk melakukan pelaksanaan pemilihan ulang pada TPS 12 Kelurahan Batu Urip dengan melakukan sinkronisasi kartu tanda penduduk.

3. Menegur dan merekomendasi atas pelanggaran pihak PPK yang diduga tidak netral dalam pelaksanaan Pileg ini dan memproses secara hukum.

4. Jika itu tidak bisa dilakukan maka saksi dari partai PKB merekomendasikan bahwa prolehan caleg dalam TPS 12 tersebut kembalikan kepada suara Partai.

5. Meminta Bawaslu melakukan tindakan tegas kepada Ketua KPPS danĀ  melakukan penyelidikan untuk sinkronisasi pemilih dengan KTP pemilih dan merekomendasiĀ  diproses secara hukum jika ditemukan ada pelanggaran secara hukum.

Lepitanto Ketua Panwascam Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 terkait masalah ini, kita sudah melapor dan membuat rekomendasi kepada Bawaslu Kota Lubuklinggau.

Untuk proses yang selanjutnya ini tergantung dari Bawaslu Kota Lubuklinggau untuk mengambil langkah selanjutnya dan itu bukan wewenang kami jelasnya

Dedy Kariema Jaya Ketua Bawaslu Kota Lubuklinggau dikonfirmasi awak media terkait permasalah TPS 12 Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 mengatakan terima kasih informasinya, untuk langkah yang selanjutnya berkaitan keberatan saksi PKB belum ada penjelasan.(rda.03)